PENYAMBUNG SUARA (LIDAH) RAKYAT

Masih satu bulan menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 81 (1945-2026), rakyat sudah mulai mempersiapkan foto presiden, bendera merah putih, umbul-umbul, dll. misalnya seperti di jalanan Jakarta, seperti para pembaca dapat melihat foto di atas (Rekaman wartawan Kompas tanggal 30 Juni 2026, dimuat pada tanggal 1 Juli 2026). Begitupun, Prabowo sebagai Presiden RI kedelapan juga perlu mempersiapkan diri untuk naik panggung nasional dengan resmi dan apik. Nampaknya, Presiden Prabowo yang anak almarhum Begawan Sumitro ini, juga berambisi meniru pentas panggung Presiden pertama Bung Karno.

Perlu diketahui bahwa bulan Juni adalah tradisi PDIP merayakan Bulan Bung Karno (lahir 6 Juni 1901, wafat 21 Juni 1970), tetapi justru awal bulan Juli 2026, kritik terhadap Prabowo membesar berkaitan tentang misalnya: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dll.

Menyambung judul foto jualan foto presiden di jalanan Jakarta (“Kepercayaan kepada Pemerintah”) menarik perhatian para pembaca budiman mengapa dan bagaimana Kompas.com sadar maupun tidak sadar menyebarluaskan kembali tulisan dari Boy Anugerah (Tenaga Ahli di DPR RI, Alumnus Lemhannas RI, Direktur Eksekutif Baturaja Project, Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017) berjudul “Spirit Soekarno dalam Hikayat Politik Jokowi” yang dimuat dalam media online BitTV.com 30 Juni 2026 dalam rangka safari politik PSI di Lampung. Dalam kesempatan itu, Jokowi meletakkan kaki di atas kepala kerbau. Media Kompas.com (2 Juli 2026) yang diedit oleh wartawan Kompas Ferril Dennys dengan kurang lebih menyesuaikan isi dan judulnya menjadi “Spirit Soekarno dalam Hikayat Politik Prabowo.”

SYAHDAN, dalam Kompas (2 Juli 2026) Petite Histoire (Sejarah Kecil) Indonesia karya wartawan senior Rosihan Anwar menceritakan bahwa Prabowo Subianto (lahir 17 Oktober 1951) sewaktu remaja berkelahi dengan teman bulenya di sekolah. Ini terjadi ketika ia hidup di luar negeri ikut pengungsian ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo karena ikut mendukung PRRI/Permesta mulai Mei 1957 sd 1967 saat awal rejim Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Sumitro kagum pada puteranya yang masih belia karena memiliki nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya barang istimewa yang belum tentu dimiliki oleh seorang remaja pada usianya. Prabowo bahkan memberondong balik Sumitro dengan pertanyaan lanjutan yang menuntut jawab secara segera bahwa perbedaan pandangan politik antara ayahnya dengan Soekarno tidak bisa menjadi alasan untuknya melakukan pembiaran ketika orang asing menghina Soekarno. Kiranya momen ini - menurut Hikayat - yang menjadi momentum awal kekaguman dan kecintaan mendalam Prabowo yang saat ini menerima mandat rakyat sebagai Presiden ke-8 Indonesia untuk mengidolakan Soekarno atau Bung Karno, proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia.

Sumber: KompasTV Live

Dalam banyak kesempatan, termasuk saat peresmian Museum Marsinah, di Nganjuk, Jawa Timur (Mei 2026), Prabowo menegaskan bahwa Bung Karno bukanlah milik satu partai politik tertentu. Pernyataan itu - belum tentu kenyataan - selalu diulang-ulang dalam berbagai kesempatan untuk menegaskan sebuah pesan politik mendalam kepada siapa pun yang hendak memonopoli Soekarno. Mencintai dan mengagumi Soekarno tidak ditentukan oleh garis keturunan atau kedekatan organisasional di masa lampau saja. Namun, lebih kepada upaya untuk memahami pemikiran, ideologi kerakyatan, dan api perjuangan Bung Karno yang tak akan hilang.

Pikiran Presiden Prabowo, jika Soekarno adalah api, maka ia adalah salah satu bara yang selalu menjaga nyalanya. Melalui hikayat yang disebar-luaskan Kompas, Prabowo sangat all-out dalam mengidentifikasi dirinya persis dengan Soekarno: suaranya ketika berorasi lantang, keras, dan menggelegar, serupa Bung Karno yang diklaim sebagai orator ulung dan solidarity maker. Tak luput ia tambahkan gerakan mengacungkan telunjuk ke atas dan ke depan, menggebrak meja serupa Soekarno ketika membakar rakyat melalui pidato-pidatonya.

Sejarah nasional mencatat segera sesudah Bulan Bung Karno berakhir, Prabowo berpidato pada Hari Bhayangkara pada 1 Juli 2026. Berdasarkan sumber informasi dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2026), Presiden Prabowo mengatakan, “Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum.”  Pernyataan tersebut membawa konsekwensi etika politik kekuasaan.

Seorang etnofotografer, James Siegel (2001) menulis dalam majalah Basis - dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran Bung Karno (1901-2001) - dimana yang bersangkutan membedakan antara “bahasa kediktatoran adalah kebohongan.” Dan bahasa Orde Baru (OrBa) ialah “mengatakan apa yang benar, tetapi sekaligus mengabaikan akibat-akibatnya.”

Keterangan foto: DI KELAS.
Sumber: BPMI (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)/Rusman

Foto tersebut di atas yang di”klik” oleh kameraman SetNeg - boleh jadi - sebenarnya tak terlalu membutuhkan - atau malah dapat mengabaikan - tanggapan, komentar penonton atau siapa yang memandangnya. Tujuan utama fotografi resmi kepresidenan itu untuk diarsip di Istana(!) - pihak berkepentingan yang akan melindungi “Istana” dari siapa dan/atau apa pun yang akan menginterogasi foto Presiden itu.

Tanpa kewaspadaan, kecerdasan dan kejelian tertentu - seturut gagasan Roland Barthes, 1981, Camera Lucida - dari mereka yang memandang atau menatap foto rekaman fotografer resmi SetNeg termaksud, tidak mudah membayangkan kehadiran rasa malu; misalnya karena “kegagalan” MBG selama ini. Nampak di foto di salah satu kelas SMP di Jakarta tersebut, justru Prabowo saja yang tidak takut menatap lensa kamera si fotografer SetNeg. Orang/siswa lain tidak menatap balik kamera: sedang berdoa sebelum makan siang karena membayangkan (hanya) Tuhan langsung yang sedang berperan sebagai kameraman.

Siswa-siswi di kelas itu bukannya mengabaikan (defiant) kehadiran seorang Presiden dan fotografer resmi SetNeg. Orang-orang muda itu memilih “lepas bebas” (indifference) artinya tidak mempedulikan tatapan kamera (fotografer Rusman) atau bahkan komentar dan tanggapan para pembaca dan pemirsa medsos atau koran media cetak - sesudah foto disebarluaskan. Para siswa-siswi SMP di kelas itu “lepas bebas” karena sosok mereka di kelas - meski bersama presiden - mementaskan “pandangan kosong” (empty gaze). Kosong bukan karena sebagian GenZ tersebut tak punya gairah hidup sehari-hari, tetapi karena adegan maupun lakon foto di kelas itu  tidak mengantisipasi sebuah respon dari pembaca atau pemirsa, TV, Youtube dan medsos lainnya.

Inilah bentuk gaya (narasi) Hikayat - bukan sejarah(!) - karena tak perlu diingat atau dikenangkan! Begitu menjadi arsip SekrPres, dokumen fotografi itu bukan lagi menjadi sejarah rakyat (baca: siswa MBG). Bukankah para pembaca budiman juga memahami bahwa ada politik pihak yang sedang berkuasa dengan memaksakan slogan “people without history” dan “history without people.” Tak perlu “Penyambung Lidah Rakyat.” Tambah lagi, ada saran menarik dari Barthes (1981) bahwa cara terbaik memandang - untuk menghasilkan beragam keterbayangan - sebuah foto adalah dengan mata terpejam.

Seseorang yang dengan eling lan waspodo (Jawa: jeli, cerdas dan waspada) memandang foto Presiden Prabowo duduk di kelas di SMP 111 Jakarta Barat akan dengan segera bertanya dan membayangkan; (1) siapa murid yang semula duduk di bangku tersebut dan digeser untuk memberi tempat duduk bagi presiden? Ke mana anak itu berpindah? (2) Seberapa jauh atau dekat keberadaan beberapa staf pembantu keamanan dan protokoler kepresidenan dari lokasi ruang tersebut? (3) dst.

Tidak salah bahwa pada foto tersebut, Presiden Prabowo mengenakan “baju safari” seperti Bung Karno di masa silam. Sumber “hikayat” yang dikutip dari mendiang wartawan senior Rosihan Anwar, “Prabowo tak segan memakai peci hitam beludru dengan posisi pakai agak miring ke kiri yang menjadi langgam keberpihakan Soekarno kepada rakyat kecil.” Catatan Kompas juga menulis, “Ketika terpilih sebagai Presiden RI ke-8 melalui Pilpres satu putaran pada Februari 2024 dengan mendulang 58,6 persen dari total suara sah nasional, persamaan antara Prabowo dan Soekarno semakin tebal, sama-sama presiden dan panglima tertinggi militer. Jabatan presiden bagi Prabowo - katanya - menjadi momentum untuk mengaksentuasikan pemikiran-pemikiran Soekarno dalam praksis politik dan pemerintahan yang ia lakukan.”

Kontestasi Pilpres 2029 masih panjang, namun pertarungan politik elektoral ke depan kemungkinan besar didominasi oleh anasir Soekarno di dalamnya. Selama ini PDI-P yang terang-terangan mengklaim sebagai ahli waris pemikiran Soekarno menjadi satu-satunya partai yang berdiri di barisan luar koalisi pendukung Prabowo saat ini. Sekali lagi, sesuaikah kekuasaan dan pemerintahan Prabowo seturut Bung Karno sebagai Penyambung Lidah (Suara) Rakyat.

Kembali ke gagasan Siegel yang sejak awal tahun 1960an dengan masyarakat dan kebudayaan Aceh, Jakarta, Solo dan beberapa kota di Jawa Timur, dalam rangka mengenang 100 tahun kelahiran Bung Karno (1901-2001) mengatakan bahwa Indonesia masa kini berbeda, masyarakat sulit memahami penguasa dan pemerintahan RI yang masih mengira menjadi "Penyambung lidah rakyat." Padahal, Siegel mengatakan bahwa:

“Penyambung Lidah Rakyat memang didengarkan oleh orang-orang yang merasa, sesudahnya, bahwa ia (Soekarno) berbicara untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Artinya Bung Karno mengatakan apa yang memang dipikirkan oleh rakyat.

Dewasa ini orang-orang yang bersedia 'mengemban amanat rakyat' tidak kurang. Akan tetapi, tidak mudah lagi menemukan orang-orang yang merasa kepentingannya disuarakan. Dan justru orang-orang yang langka seperti itulah yang dibuang dari pikiran. ‘Kami tidak tertarik pada Timor, pada Aceh, dsb.’"

PUSTAKA ACUAN:

Barthes, Roland
1981  Camera Lucida. Reflections on Photography. Translated by Richard Howard. New York: Hill and Wang.

Ferril, Dennys
2026 “Spirit Soekarno dalam Hikayat Politik Prabowo,” Kompas.com. 2 Juli 2026. Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/07/02/09250041

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
2026 “Presiden Prabowo: Hukum harus ditegakkan secara adil melindungi seluruh lapisan rakyat.” Sumber: https://setkab.go.id

Siegel, James T.
2011 “The Curse of the Photograph: Atjeh 1901,” dalam Objects and Objections of Ethnography. New York: Fordham University Press